Pindah

522

Setelah setahun tinggal di Rumah Susun Berlian Tebet, saya dan Rani akhirnya memutuskan pindah. Ada banyak alasan kenapa kami harus pindah dari tempat yang menyenangkan ini.

Rusun kami tak bisa dibayar bulanan. Ini cukup memberatkan bagi pasangan yang baru menikah seperti kami. Kami mencari kontrakan yang bisa bulanan, atau setidaknya dibayar per 6 bulan. Sayang, di Tebet sangat susah cari kontrakan yang bisa dibayar bulanan, maupun setengah tahunan.

Lalu unit yang kami tempati sudah banyak kerusakan. Sadarnya sih waktu musim hujan datang. Kalau sudah deras, maka tembok akan dirembesi air hujan. Karena rembesan itu, kami seringkali tak sadar. Tahu-tahu lantai sudah banjir.

Lalu perihal rayap yang menggerogoti kusen jendela. Sewaktu tidur, tahu-tahu saja kusen kami lepas dan kaca jatuh. Pecah berantakan. Ternyata ini tak menimpa unit kami saja. Beberapa hari setelah kusen kami lepas, tetangga paling atas juga mengalami hal yang sama. Suara kacah jatuh menarik perhatian banyak orang. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan itu, kami memutuskan untuk pindah. Mulai lah saya dan Rani mencari kontrakan. Tak mudah, memang.

Di Jakarta, ada dua pilihan kontrakan. Tinggal pilih yang mana.

1. Lokasi strategis dan hunian nyaman? Harganya pasti mahal.

2. Murah. Lokasi jauh, dan seringkali tak manusiawi.

Karena tak mungkin membayar mahal untuk kontrakan, akhirnya kami memilih opsi nomer dua. Sebelumnya kami sempat keliling Tebet. Kenapa harus lokasi ini? Karena Tebet lokasinya pas sekali. Dekat ke kantor Rani atau pun saya. Karenanya, lokasi ini jadi pilihan pertama kami.

Sayang, kami tak dapat kontrakan yang kami cari. Ada beberapa kontrakan yang bisa bulanan, murah, tapi masuk gang sempit hanya cukup satu motor, dan tak mendapat sinar matahari.

Daerah Mampang, Kalibata, Jalan Bangka, hingga Cilandak sempat kami lirik. Tapi akhirnya pilihan kami jatuh pada sebuah kontrakan di Jalan Mujair, di TB Simatupang.

Rani yang menemukan lokasi ini. Waktu itu saya sedang ada di luar kota. Rani yang melihat kontrakan ini dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Setelah saya sampai di Jakarta lalu melihat kontrakannya, saya juga setuju. Enaknya lagi, kontrakan ini bisa dibayar bulanan. Bahkan, memang sistemnya bayar bulanan.

Setelah menemukan lokasi ini, kerja berikutnya adalah yang paling berat dan akan saya benci seumur hidup: pindahan.

Saya tak sangka kalau barang kami berdua lumayan banyak. Buku, baju, lemari, peralatan dapur, gitar, mesin cuci, kulkas, hingga rak buku. Plus, unit kami di Rumah Susun ada di lantai 3. Ini artinya tiga kali kerja keras.

Untung ada Arif Budiarto, kawan karib saya sejak SMP yang tinggal dekat kami. Ia banyak membantu mengangkat dan menurunkan barang. Kalau tak ada Budi, mungkin saya sudah mati kelelahan duluan. Akibat pindahan ini, tangan saya seperti kram selama 4 hari. Luar biasa.

Rumah kontrakan baru kami cukup luas. Modelnya seperti kosan. Ada 8 unit kontrakan di satu area. Tiap unit ukurannya sama. Satu kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi.

Tak seperti di Tebet yang selalu ramai, daerah kontrakan kami cukup tenang. Tak banyak penjual makanan. Tak banyak lalu lintas. Kalah jauh kalau dibandingkan dengan di Tebet yang nyaris tak pernah sepi. Namun ini artinya hidup jadi lebih tenang. Karena banyak pohon besar, kalau pagi, ada banyak burung gereja yang mampir dekat rumah. Nikmat sekali bung.

Namun setelah beberapa hari naik motor ke kantor, kami baru sadar satu hal: TB Simatupang itu jauh!

Biasanya, dari Tebet ke kantor Rani hanya makan waktu 10-15 menit saja. Kalau tak macet malah bisa cuma 5 menit. Ke kantor saya pun cuma 15 menit. Sekarang, kami butuh 40-50 menit ke kantor Rani.

Kerak inti neraka dunianya ada di Mampang Prapatan. Dulu sewaktu saya belum jadi Homo Jakartaensis, Andrey Gromico, kawan baik saya, pernah ngomong sesuatu saat terjebak kemacetan di Mampang.

“Mampang iki ncen neroko. Asu tenan.”

Beberapa tahun kemudian, saya merasakan kemacetan yang sama. Juga memaki hal yang sama. Tapi mau gimana lagi, ya harus dinikmati. Ini adalah konsekuensi tinggal di rumah yang jauh dari tempat kerja. Di Jakarta pula.

Tapi penderitaan saya menghadapi pindahan dan konsekuensinya ini tentu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah pindahan Pak Natahendra.

Beliau adalah penduduk Desa Cipaku, Sumedang, yang saya temui sewaktu tugas liputan ke Sumedang beberapa waktu lalu. Bagi yang belum tahu, Cipaku adalah salah satu desa yang akan ditenggelamkan untuk proyek waduk Jatigede. Selain Pak Hendra, ada 700 lebih kepala keluarga yang akan dipindah dari desa itu.

Proyek ini sebenarnya sudah dimulai sejak 1963. Kala itu Soekarno yang punya ide. Sempat mangkrak selama belasan tahun, Soeharto akhirnya memulai pembebasan lahan di Desa Cipaku pada tahun 1982. Tahun 1983, lahan mulai diukur. Setahun setelahnya, pembayaran dimulai.

Masalahnya, pengukuran dan pemberian harga sama sekali tak melibatkan warga. Waktu itu, tahun 1984, pemerintah membeli sawah warga seharga Rp 8 ribu per tumbak (14 meter persegi). Alias cuma Rp 500 rupiah lebih sedikit untuk tiap meter persegi sawah produktif. Padahal waktu itu harga pasaran sawah mencapai Rp 20 ribu, hingga Rp 30 ribu per tumbak.

Belum lagi salah kelas. Sawah produktif, yang harusnya harganya lebih mahal, acap dimasukkan ke kelas tanah darat, yang jauh lebih murah karena berupa lahan tak produktif atau hutan belantara.

Penduduk yang melawan atau protes, langsung saja digelandang ke markas Komando Distrik Militer. Bukan disuruh makan combro, tapi dihajar habis-habisan.

“Ada Pak Rahmad, dihajar sampai tangan dan kakinya patah. Ia lumpuh seumur hidup. Beberapa ada yang tuli karena telinganya dipukuli,” kata Pak Hendra.

Toh proyek pembangunan waduk Jatigede ini mangkrak lagi hingga puluhan tahun kemudian. Beberapa penduduk yang sudah terlanjur pindah, kembali lagi ke Cipaku. Namun, tahun itu juga, Bupati Sumedang memerintahkan tak boleh ada pembangunan apapun di Desa Cipaku. Tidak jalan beraspal, tidak pula listrik. Desa yang seperti lukisan mooi indie ini baru dialiri listrik pada tahun 2000.

Pembangunan waduk ini dilanjutkan lagi di era Susilo. Lalu Presiden Jokowi baru saja menandatangani Peraturan Presiden soal waduk Jatigede ini.

Menteri Pekerjaan Umum bilang waduk Jatigede yang menelan biaya hampir Rp 6 triliun ini sudah siap 99 persen. Sisa 1 persennya? Ya persoalan sosial warga yang enggan pindah. Kenapa harus pindah, kalau mereka merasa dirampok oleh pemerintah sendiri?

Selain persoalan ganti rugi yang belum menemui titik temu, para penduduk Cipaku juga menuntut pemerintah merelokasi mereka dan memberikan konsep pengembangan ekonomi. Mayoritas penduduk Desa Cipaku bekerja sebagai petani. Kalau pindah, mereka akan kerja apa? Nah, penduduk Cipaku inginnya pemerintah punya kejelasan soal ini.

Sayang, Peraturan Presiden yang diteken Jokowi sama sekali tak mengatur pengembangan ekonomi masyarakat setelah dipindah nanti.

Pun, rumah yang disiapkan untuk penduduk Cipaku ini jauh dari kata layak. Kata Hendra, selain sempit, bahan bangunannya juga berkualitas buruk. Kusen jendelanya, misalkan, dibuat dari kayu mangga yang masih basah. Sama sekali tak pantas.

“Orang desa ini, bahkan kalau mindah sapi pun selalu disiapkan dengan baik. Nanti kandangnya di mana, sumber makanan dari mana, bagaimana membuang kotorannya. Setelah semua siap, baru sapi dipindah. Lha, ini pemerintah mau mindah manusia lho. Kok kesannya serampangan,” kata Hendra kesal.

Saya jadi ingat adegan di film Better Call Saul. Ketika  Michael “Mike” Ehrmantraut berkata pada James Mc Gill. “It’s human nature to want to stay close to home. Nobody wants to leave home.” Sudah naluri manusia untuk ingin berada dekat rumah. Tak ada seorang pun yang ingin meninggalkan rumah.

Menyaksikan polemik relokasi warga ini, pindahan kontrakan saya jadi terasa begitu sepele. []

6 KOMENTAR

    • Di Jalan Abu Hasyim mz. Ancer-ancernya di seberang Gedung Nestle. Setelah Graha Simatupang, sebelum POM bensin. Masih ada yang kosong nih di sini. Hehehe.

TINGGALKAN KOMENTAR